SATUARAH.CO - Guru Besar Hukum Prof. Dr. H. Sugianto, SH, MH, menyampaikan pandangan kritisnya terkait rencana pemerintah menaikkan gaji bagi kalangan hakim.
Menurutnya, langkah tersebut patut diapresiasi, namun perlu diiringi dengan prinsip keadilan dan kebersamaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jika Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan penegakan hukum bermartabat untuk bangsa, negara, dan rakyat, maka keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh. Kenaikan gaji jangan hanya dinikmati oleh hakim, tapi juga oleh semua abdi negara sebagai pelayan publik," ujar Prof Sugianto, Minggu (15/6/25).
Baca Juga: BMKG Resmikan Gedung Backup Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya di Badung Bali
Ia menilai, kebijakan yang hanya menyasar satu kelompok ASN dapat menimbulkan kesan diskriminatif dan memicu ketimpangan.
"Bagaimana dengan ASN lain seperti dosen, guru, TNI-Polri, serta birokrat di pemerintah daerah? Mereka juga berperan penting dalam pelayanan publik dan pembangunan nasional," tegasnya.
Baca Juga: Khoirul Anwar Buka Langsung Piala Lurah Bahagia ke 4, Begini Menurutnya
Prof Sugianto mendorong agar Presiden Prabowo mengedepankan prinsip kebersamaan dalam setiap kebijakan menyangkut kesejahteraan ASN.
Menurutnya, keadilan dalam penggajian akan memperkuat semangat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Baca Juga: Luruskan Fakta, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Usul Percepat Kongres
"Motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan seharusnya menyentuh semua lini, bukan hanya segelintir. Bila tidak, semangat persatuan dalam tubuh ASN bisa tergerus karena merasa diperlakukan tidak setara," tambahnya.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kebijakan pemerintah yang tengah fokus melakukan reformasi sistem hukum, termasuk dalam aspek kesejahteraan aparat penegak hukum.
Namun suara-suara dari kalangan akademisi dan praktisi hukum mulai mengingatkan pentingnya pemerataan manfaat kebijakan bagi seluruh elemen ASN. √