Dilaporkan ke KASN, Anggota DPD RI Sebut Jaksa Agung Jabatan Politis

SATUARAH.CO – Jaksa Agung ST Burhanuddin dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan memiliki dua istri atau poligami.

Laporan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa David Sitorus langsung kepada Ketua KASN Agus Pramusinto, Kamis (4/11/2021).

Terkait hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha (ART) mempertanyakan motif pelaporan tersebut.

ART mengingatkan, bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politis, dan bukan jabatan ASN yang struktural.

BACA JUGA; Soal Keterlibatan Luhut dan Erick Thohir dalam Bisnis PCR, Pengamat Bilang Begini

“Seorang jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga tidak ada hubungannya dengan PP No 45 Tahun 1990 yang mengatur larangan poligami bagi PNS laki-laki maupun perempuan,” kata Abdul Rachman Thaha di Jakarta, dilansir satuarah.co dari telusur.co.id, Minggu (7/11/2021).

ART mengaku curiga, pelaporan soal poligami ini merupakan bagian dari sebuah skenario besar, untuk menjatuhkan ST Burhanuddin dari pucuk pimpinan kejaksaan, oleh pihak tertentu yang berambisi menjadi Jaksa Agung.

“Kenapa saya mengatakan ini? Karena sekarang kejaksaan sedang membongkar berbagai kasus mega-korupsi di Indonesia. Kita lihat dari hari ke hari hantaman yang datang ke Jaksa Agung makin bertubi-tubi. Mulai dari tahun kelahirannya dipermasalahkan, sampai urusan privatnya juga diganggu,” terang ART.

BACA JUGA; Dibayar Istri Korban, Lima Pembunuh Bayaran Diringkus Penyidik Polres Karawang

Padahal, kata ART, selama ini kinerja ST Burhanuddin dalam hal penegakan hukum maupun reformasi birokrasi di internal kejaksaan sudah sangat baik.

Di bawah kepemimpinan ST Burhaniddin, Kejagung berhasil menangkap 125 DPO kasus korupsi dan mengembalikan kerugian negara akibat perilaku para koruptor yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah.

Belum lagi pendekatan restorative justice untuk tindak pidana ringan yang dikedepankan Kejagung, banyak mendapat apresiasi publik, termasuk para pencari keadilan.

BACA JUGA; Diklaim Sentul City, Pemilik Studio Zoom 8 Minta Penjual Tanah Bertanggungjawab

“Jadi secara politis, saya melihat semua gerakan ini didorong oleh ketidaksenangan terhadap sikap seorang ST Burhanuddin yang konsisten dalam hal penegakkan hukum. Sehingga meminta kepada saudara Presiden agar jangan termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” ungkap ART.