SATUARAH.CO – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bidang Hubungan antar Lembaga dan Luar Negeri, Muhammad Natsir Zubaidi menganggap rencana pemetaan masjid sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikal, adalah hal yang naif dan mengada-ada.
Natsir menegaskan, selama tiga tahun terakhir masjid justru menjadi fasilitator kegiatan sosial dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Pemetaan masjid yang dikaitkan dengan radikalisme atau terorisme adalah tindakan yang naif dan terkesan mengada-ada!” kata Natsir, dilansir dari republika.co.id, Senin (31/1/2022).
Baca Juga: Tak Sampai Sebulan, 15 DPC Laskar Ganjar Puan Terbentuk di Provisi Lampung
Natsir mengatan, selama pandemi Covid-19 ini, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI), bekerja sama Kementerian Kesehatan, Kemenag, BNPB, Pemda dan pihak Swasta seperti Unilever, TOA, dan lain melakukan penyemprotan masjid dan tempat-tempat ibadah lain.
Juga membantu pendidikan daring di masjid, membagikan sembako bagi masyarakat sekitar yang terkena musibah baik bencana alam maupun, karena pandemi,
Menurut dia, masjid telah menjadi ujung tombak untuk menjaga dan memelihara kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Beragam fasilitas dan kegiatan yang digelar masjid, kata dia, juga tak lain bertujuan untuk mengedukasi dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat.
Baca Juga: Delapan Pemain Timnas Indonesia Positif Covid-19, Shin Tae Yong Bingung
“Kita bisa membayangkan kalau per masjid itu ada 500 jamaah, dengan jumlah seluruh masjid di Indonesia itu ada 900 ribu, maka berarti jangkauan penyiaran informasi dan edukasi bisa mencapai 54 juta jamaah. Belum lagi kapasitas jumlah berapa kali orang shalat dan mendengarkan pengajian serta acara dua hari besar Islam dan nasional di masjid,” jelasnya.
Karena itu, Natsir Zubaidi menegaskan, tidak mungkin masjid menjadi sarang teroris. Masjid adalah sarana yang sangat transparan dan terbuka bagi masyarakat.
Dia mengingatkan, penceramah maupun dai tidak dapat serta-merta memengaruhi jamaah dengan ceramahnya, karena setiap masjid dipastikan memiliki pengurus, khatib, imam, dan penasihat yang memiliki ilmu keagamaan yang mumpuni. Sehingga risiko adanya upaya brain-washing masih dapat diminimalisir.
Baca Juga: AHY Hadiri Pengukuhan PBNU di Balikpapan
“Belum lagi jamaah masjid saat ini cukup kritis terhadap materi ceramah yang diberikan oleh sang Khatib. Oleh sebab itu, upaya mapping yang akan dilakukan oleh pihak Polri, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu dengan Kemenag, MUI dan DMI,” katanya.
Dia mengatakan, selama ini pihak Kemenag RI, kalau ada pembahasan soal kemasjidan, selalu mengundang DMI. Bahkan penyusunan profil masjid paripurna disusun bersama dengan pihak Kemenag.