Tadi juga disambung dengan gambaran transformasi yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan trajektori katakanlah sampai 2045.
"Bagi saya pertumbuhan ekonomi kemudian GDP dan indikator-indikator makro itu adalah necessary condition. Pak menteri sendiri menyampaikan bonus demografi bisa juga merupakan beban kalau prasyarat-prasyaratnya tidak juga dipenuhi." lanjutnya.
Pendekatan awalnya itu pemerintah sangat menekankan pada pendekatan supply yaitu stimulus kepada korporasi dan itu banyak ditentang oleh kalangan ekonom di luar bahwa krisis-krisis besar itu umumnya ketika fiscal policy menjadi satu-satunya andalan seharusnya menjadi demand side approach.
"Perdebatan itu berlangsung cukup lama lebih dari 3 bulan barulah ada konsensus APBN 2020 dengan 695,2T itu agak lebih demand side jadi memperkuat daya beli masyarakat. Kemudian 2021 setelah kita kena resesi kemudian kembali pemerintah kepada supply side yaitu memberikan stimulus kepada korporasi, mungkin ini karena lobi lobi swasta yang begitu kuat dan hampir seluruh korporasi besar itu mengalami kebangkrutan." ungkapnya.
Baca Juga: Kondisi Jalan Raya Pangkalan Menuju CBL Babelan Rusak Parah, Apalagi Tak Ada Lampu PJU
Sehingga akhirnya APBN 2021 mengalami adjustment dan lebih demand side pula. Yang harus dicatat pada tahun 2021 Indonesia mengalami suatu keadaan dimana penanganan covid 19 relatif yang terburuk, karena kita mengalami baik yang terinfeksi dan juga meninggal paling tinggi di dunia pada bulan Juli.
"Tetapi yang ingin saya ungkapkan peranan negara yang relatif menjadi mindset Washington Consensus dan terjadi perdebatan yang demand side itu, dikala Covid ini dan juga krisis sebelumnya ternyata dana solidaritas krusial dari masyarakat itu sangat besar, terjadi tolong menolong antar RT, antar saudara, pulau dan lain sebagainya." bebernya.
Sementara itu Prof. Marsuki menyatakan bahwa Ide tentang transformasi ekonomi ini didengungkan oleh pemerintahan Jokowi pada awal periode pertama semenjak 2014, kemudian itu menjadi keputusan politik yang bagus hingga tahun 2019-2024.
"Transformasi ekonomi dianggap sebagai jalan untuk menuju Indonesia yang lebih maju dengan sebenarnya berdasarkan dengan pesan-pesan yang sudah menjadi perbincangan internasional. Indonesia salah satu negara yang punya perspektif dan prospek sebagai negara besar pada tahun 2050, dan ini merupakan hal yang sangat logis melihat potensi dan peluang bagi Indonesia ke depan." tuturnya.
Baca Juga: Monitoring Pemberian Layanan Publik, Wamenkumham RI Kunjungi Lapas Kelas IIA Subang
Jadi transformasi ekonomi yang menjadi tekad besar pemerintahan Jokowi di awal 2014 kemudian secara politik di deklarasi tahun 2019-2024 dari RPJMN, itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena merupakan janji politik.
"Yang menarik kenapa isu ini dianggap pemerintah wajar untuk dilakukan karena beberapa negara besar PCW kemudian McKenzie itu sudah mendeklarasi Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang punya prospek besar untuk bertumbuh dan berkembang dan sejahtera tahun 2050 dan itu menjadi referensi pemerintah." tambahnya.
Transformasi ekonomi ini dianggap menjadi jembatan emas untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045, memperingati 100 tahun Indonesia merdeka, disitu diharapkan pendapatan per kapita meningkat, kemiskinan itu bisa berkurang termasuk pengangguran, dan keadilan sosial bisa merata, tetapi itu tentu saja bukan keadaan yang serta merta dapat tercapai ada precondition yang harus disiapkan oleh pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama Amalia A. Widyasanti menyatakan bahwa ekonomi Indonesia harus tumbuh tinggi untuk mengembalikan pada trajectory PDB sebelum krisis.
Baca Juga: Polres Pelabuhan Tanjung Priok Ungkap Tindak Pidana, Musnahkan Barang Bukti Narkotika dan Miras