SATUARAH.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengklarifikasi adanya kebijakan pembatasan pembelian beras hanya 10 kg atau dua kantong beras dalam kemasan per harinya di toko ritel bagi masyarakat.
Kepala Disperindag Kota Bekasi, Robet TP Siagian mengatakan, sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dipastikan stok beras dalam negeri masih dalam posisi aman, ketersediaan beras di gudang Perum Bulog mencapai 1,7 juta ton untuk bulan Oktober.
Jumlah cadangan beras ini akan meningkat 2 juta ton pada November mendatang.
"Jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun. Bantuan ini akan menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Terkait dengan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pembatasan pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg per konsumen per hari di ritel modern adalah merupakan inisiatif/kebijakan manajemen toko ritel,
Robet menjelaskan, skema pembatasan pembelian beras di toko ritel tersebut dikhususkan pada beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.
"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog," ungkapnya.
Adapun, untuk pembatasan pembelian beras komersial diserahkan ke masing-masing ritel. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan melakukan intervensi pasar.
"Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," jelas Robet seraya mengatakan, pembatasan pembelian beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini merupakan strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran.
Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi untuk memudahkan jangkauan masyarakat.
"Perlu dipahami beras SPHP ini berasal dari CBP yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif," bebernya.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas, ketersediaan stok di ritel maupun di toko beras aman," ucapnya kepada Humas Kota Bekasi, Rabu, (4/10/2023).
Robet menambahkan, meski sekarang kondisi stok beras masih aman untuk diperoleh masyarakat, pihaknya tetap akan rutin mengecek ketersediaan stok beras di pasaran.