Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional guna memperkuat konektivitas logistik dengan jaringan 636 pelabuhan, termasuk 28 pelabuhan utama, serta berbagai pelabuhan pengumpul dan pengumpan.
Kebijakan ini, imbuhnya, tidak hanya bertujuan untuk mendorong investasi dan meningkatkan persaingan, tetapi juga mewujudkan sistem operasi yang aman, efisien, serta berkelanjutan, sekaligus memastikan integrasi perencanaan dan perlindungan lingkungan maritim.
Dengan demikian, pelabuhan diharapkan menjadi pilar utama dalam rantai logistik nasional, di mana peningkatan kualitas layanan menjadi prioritas.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Resmi Buka Raker YPAC, Dorong Inovasi untuk Masa Depan Anak Disabilitas
“Melalui perbaikan operasional, kita dapat mengurangi waktu tinggal kapal, meningkatkan efisiensi pelayaran, serta menekan biaya logistik bagi pelayaran dan industri,” tegasnya.
Namun begitu, pelabuhan tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, operator pelabuhan, transportasi darat, shipping line, eksportir/importir, freight forwarder, asosiasi, serta institusi keuangan dan asuransi menjadi faktor kunci dalam menciptakan rantai logistik yang efisien dan terintegrasi.
Untuk meningkatkan daya saing logistik nasional, ujarnya, transformasi digital pelabuhan menjadi kunci utama.
Sementara itu, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri mengatakan PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menegaskan bahwa BUMN tersebut telah berupaya maksimal dalam menurunkan cost logistik nasional dengan salah satu indikatornya yakni membaiknya waktu tunggu pelayanan kapal maupun barang (port stay dan cargo stay) serta dweeling time di pelabuhan.
Baca Juga: Dukung Bumi Lebih Sehat, Grup Pertamina Hulu Indonesia Tanam 118 Ribu Pohon di 2024
"Penurunan cargo stay dan port stay memberikan dampak positif pada produktivitas pelabuhan. Pasalnya, pelabuhan juga berkontribusi penting pada upaya penurunan biaya logistik secara nasional sehingga kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentigan untuk mewujudkan hal itu merupakan suatu keharusan," ungkapnya.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Johan mengatakan untuk memperbaiki system logistic nasional, ALFI mengusulkan empat rekomendasi. Pertama, inetgrasi kelembagaan pemerintah yang membuat regulasi, tata kelola dan implementasi kebijakan tentang rantai pasok dan logistik dengan adanya Badan Logistik Nasional.
Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan pelaku usaha logistic secara nasional yang dimulai sejak tingkat sekolah menengah.
Ketiga, pembelanjaan BUMN/BUMD dan lembaga negara dari luar negeri memanfaatkan incoterm ex-work, FCA/FOB agar peran kegiatan swasta logistic nasional lebih optimal dalam importasi barang, begitu juga perbaikan incoterm pada transaksi ekspor.
Kempat, kebijakan yang mendorong pelaku usaha nasional lebih berdaya saing (tidak terjadi praktek monopoli, mengurangi dominasi peran logistik asing) dan system pembiayaan serta perpajakan yang mampu mendorong pelaku usaha nasional berdaya saing global. √
