Dirjen Pajak sebelumnya sudah menanggapi masalah ini dalam surat yang diterbitkan pada awal 2013, saat penghuni apartemen GCM mengungkap praktek penipuan dan penggelapan oleh Badan Pengelola dan pengembang PT Duta Pertiwi Tbk.
"Audiensi dengan Dirjen Pajak dan instansi terkait sudah memperjelas kedudukan hukum. Hal ini harus ditaati untuk menghindari kekisruhan. Rupanya Dirjen penggantinya tidak paham UU 20/2011," jelas Justiani.
GeMOI Centre juga menegaskan agar Presiden Prabowo tidak perlu dibuat pusing oleh pejabat yang malas memahami keterkaitan berbagai undang-undang.
"Kami berharap seluruh pelayan publik bekerja dengan baik dan tidak asal-asalan," pungkasnya.√
