Sejak Reformasi 1998, Pemerintah Tak Mau Menggratiskan Pendidikan Total

photo author
- Senin, 22 September 2025 | 14:41 WIB
Benz Jono Hartono (tengah)
Benz Jono Hartono (tengah)

Oleh: Benz Jono Hartono *)

SEJAK Reformasi 1998, negeri ini katanya merdeka dua kali, merdeka dari Orde Baru dan merdeka dari penindasan.

Namun ada satu penindasan yang masih kokoh berdiri, penindasan lewat biaya pendidikan.

Pertanyaannya sederhana, mengapa sejak 1998 sampai sekarang pemerintah pura-pura budeg ketika rakyat minta pendidikan gratis dari TK sampai universitas?

Mungkin Karena patut diduga:

1. Pendidikan Dijadikan ATM Elite Politik

Baca Juga: Patroli Rutin Polda Metro Jaya, Dialogis dan Berikan Himbauan ke Warga

Di balik jargon Indonesia Emas 2045, para elite politik sebenarnya sedang menghitung emas di rekening pribadi mereka.

Pendidikan di negeri ini adalah ATM raksasa. Dari iuran sekolah, BOS, dana pembangunan gedung, hingga pungutan “sumbangan sukarela”.

Kalau semua pendidikan digratiskan dan diambil alih negara, habislah rejeki para politisi-yayasan dan pejabat-pengusaha.

2. Dalih Anggaran, Drama Lama yang Selalu Diputar Ulang.

Setiap kali rakyat teriak “Pendidikan gratis!”, jawabannya klise, APBN kita terbatas.

Lucu sekali, APBN terbatas untuk rakyat, tapi subsidi untuk konglomerat lancar jaya, proyek mercusuar jalan terus, dan gaji pejabat naik.

3. Pendidikan Mahal sama dengan Sistem Kasta Modern

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Budhie

Tags

Rekomendasi

Terkini

Jeritan Korban Malapetaka Banjir Aceh

Jumat, 5 Desember 2025 | 10:29 WIB
X