SATUARAH.CO - Polemik Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap sebagai biang keladi kenaikan biaya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melambung tinggi memancing reaksi publik.
Tak terkecuali Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan, semestinya biaya Perguruan Tinggi menjadi tanggungjawab negara dan dapat gratis.
Baca Juga: Ini Menurut Sekretaris IKA FH Unpas Terkait Ada Peran Anak Polisi dalam 'Film Vina Sebelum 7 Hari'
Pernyataan tersebut pun diperkuat mantan aktivis 98, Haris Rusli Moti yang menyampaikan bahwa pandangan Presiden terpilih Prabowo Subianto sejalan dengan tuntutan dengan gerakan mahasiswa di berbagai kampus yang menuntut biaya pendidikan turun.
“Pandangan Presiden terpilih Prabowo soal mahalnya biaya pendidikan PTN sejalan dengan tuntutan gerakan mahasiwa di berbagai kampus menuntut biaya pendidikan turun,” tegas Komandan Tim Golf, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Haris Rusli Moti kepada wartawan, Sabtu (25/5/24).
Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Terbitkan SK Rotasi Jabatan Sejumlah Pejabat Eselon II dan Eselon III
Menurut Moti, tingginya biaya pendidikan disebabkan privatisasi terselubung dalam pengelolaan institusi PTN pasca reformasi.
“Ini akibat privatisasi terselubung dalam mengelola institusi PTN di era reformasi,” tegasnya.
Baca Juga: Empat Begal Bersenjata Tajam di Jatiasih Diamankan Polres Metro Bekasi Kota
Untuk itu kata dia, kritik Presiden terpilih mengenai liberalisasi pendidikan yang berdampaik biaya pendidikan tinggi perlu didukung oleh segenap aktivis gerakan mahasiswa 98.
"Tak ada salahnya setelah 26 tahun reformasi dengan rendah hati kita tinjau kembali sejumlah produk reformasi yang terlampau neoliberalistik,” tutup Moti yang juga pernah memimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini. √
