PAN Minta Pemilu Ditunda, Helmi Felis: Jangan Sampai Berubah Menjadi Amanat Oligarki

SATUARAH.CO – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, PAN setuju terhadap usulan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

Tingginya hasil survei kepuasan Presiden Joko Widodo jadi salah satu alasan PAN setuju pemilu diundur.

"Memang survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, Pak Jokowi ini tinggi sekali. Artinya, Presiden Jokowi dinilai oleh masyarakat yang terbaik saat ini," kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (25/2/2022).

Baca Juga: DPRD Kab Pesisir Selatan Kunker ke DISKOPUKM Kota Bekasi, Ini yang Dibahas

Ia memuji tingginya hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mencapai lebih dari 70 persen. Menurutnya, hasil survei tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi saat dunia dihadapkan ancaman pandemi Covid-19 dan tantangan ekonomi global.

"(Kepuasan kinerja Presiden Jokowi) Lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih. Kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia terhadap survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu kemarin kepuasannya sampai 73 persen," ujarnya, dilansir dari republika.co.id.

Selain itu, alasan lain PAN setuju pemilu diundur lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir. Menurut dia, diperlukan perhatian khusus secara serius untuk menangani pandemi.

Baca Juga: Perwakilan UNESCO Minum Jamu Bareng Warga, Ini Menurut Plt Ketua PKK Kota Bekasi

Kemudian belum stabilnya ekonomi juga jadi alasan Pemilu 2024 perlu ditunda. Zulhas memandang, pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit.

"Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata masih 3-3,5 persen dan situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih," ujarnya.

Kemudian, Zulhas menambahkan, perkembangan global yang memanas antara Ukraina dan Rusia juga diprediksi akan berpengaruh terhadap perekonomian global dan Tanah Air.

Baca Juga: Pemkot Bekasi dan PT Moratel Tanda Tangani Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Selain itu, Zulhas juga menyoroti besarnya biaya pemilu. "Pemilu ini biayanya besar. Terakhir itu saya dengar naiknya saja Rp180-190 triliun," tuturnya.

Tidak hanya itu, Zulhas juga menyoroti soal pentingnya  keberlangsungan program-program untuk pembangunan yang tertunda selama dua tahun karena pandemi.