SATUARAH.CO - Boyke Luthfiana Syahrir sebagai Kuasa Hukum Paslon Bupati - Wabup Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan Hengky Ade Sudrajat (HADE), pemohon pengajuan PHPU Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi yang telah didaftarkan pada 9 Desember 2024 Pukul 22.18 WIB, ketika dihubungi via telepon selular menerangkan bahwa kliennya tetap bersepakat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2024 yang terselenggara pada 27 November 2024 lalu.
Boyke menerangkan, terkait syarat formil pada ketentuan ambang batas hari ini ada perubahan sikap MK dibuktikan dengan beberapa putusan pada sengketa kepala daerah yang pernah di putus oleh MK.
"Hal tersebut saya ingat pada saat Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Suhartoyo berbicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Puncak, Bogor, Senin (26/8/24) malam.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar: Perlu Inovasi Gali Sumber Pemasukan Baru bagi PAD
Yang terpenting menurut Boyke, selama pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik.
Baca Juga: JAM Datun Kejagung Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024
“Misalnya, pemohon bisa meyakinkan kepada MK bahwa dalam proses penetapan hasil pilkada yang dilakukan oleh termohon (KPUD) ada kesalahan atau kelalaian termasuk ada peristiwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” ujarnya.
"Dan Bismillah atas seizin Sang Maha Kuasa dan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat kita akan membuktikan hal tersebut," lanjutnya.
"Insya Allah Paslon HADE meyakini putusan terhadap apa yang menjadi permohonan paslon HADE (Hengky Kurniawan Ade Sudrajat) yang akan diputus oleh para yang mulia hakim konstitusi itu semua adalah yang terbaik untuk bangsa dan NKRI," ujar Boyke Luthfiana Syahrir. √