SATUARAH.CO - Menjelang Pilkada Serentak 27 November 2024, Pj Gubernur Bey Machmudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jabar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.
Bey Machmudin meminta komitmen para ASN dengan menunjukkan integritasnya sebagai abdi negara dan abdi rakyat, dengan tidak terlibat sama sekali dalam percaturan politik.
Hak politik ASN sebagai warga negara, kata Bey, hanya bisa disalurkan di bilik suara pada hari pencoblosan, dan tidak ditunjukkan dalam keseharian apalagi sampai terekam di media sosial.
"Saya tidak basa-basi tentang azas dan netralitas ini," ujar Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin saat Sosialisasi Netralitas ASN garapan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar bersama Dinas Kominfo yang dilakukan secara daring dalam IKP Talks, Rabu (10/7/24).
Baca Juga: Amankan Tujuh Pelaku, Polres Metro Jakarta Barat Bongkar Markas Judi Online
"Kalau saya bicara netral, ya harus netral. Tidak perlu kita memihak atau berpihak," tambah Bey.
Menurut Pj Gubernur Jabar, ASN memiliki tugas pokok melayani masyarakat tanpa melihat latar belakang dan keberpihakan politik seseorang.
"Tugas dari ASN adalah melayani masyarakat dengan baik tanpa memperhatikan apapun juga (tanpa pandang bulu), untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Menurut Bey Machmudin, edukasi kepada ASN penting dilakukan mengingat Pilkada Serentak tinggal lima bulan lagi. Karena itu sosialisasi kepada ASN hari ini digelar.
Selama tahapan pilkada terus berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dirinya meminta seluruh ASN tetap fokus bekerja dan tidak tergoda ikut campur dalam politik praktis.
Baca Juga: Kapolri dan Panglima Beri Pembekalan kepada Capaja Agar Jadi Perwira Presisi
Bey mengingatkan, sesuai UU ASN ada sanksi bagi setiap ASN terlibat politik praktis. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi disiplin.
"ASN yang tidak menaati kewajiban akan dikenakan hukuman disiplin sebagai konsekuensi," tandasnya.
Bey Machmudin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang telah menjalankan netralitas dengan sangat baik pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sebelumnya.
