SATUARAH.CO - Kehadiran Andap Budhi Revianto sebagai Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya membawa a
ngin segar. Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.
Seperti yang disampaikan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra Hendro Nilopo.
Menurutnya, berdasarkan histori kepemimpinan Andap Budhi Revianto selama menjabat Kapolda Sultra tahun 2016-2018, kemudian menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tidak memiliki catatan buruk.
Sehingga kata dia, potensi untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance tentunya akan mudah dilakukan Pj Gubernur.
“Beliau memiliki histori kepemimpinan yang baik, sehingga tidak mustahil untuk menciptakan Good Governance, Clean Governance dan Just Governance di lingkup Pemprov Sultra," kata Hendro melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/9/23),
Hendro menjelaskan good governance atau pemerintahan yang baik merupakan konsep yang mengacu pada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sedangkan clean government atau pemerintahan yang bersih merupakan konsep pemerintahan yang selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis serta terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment ini, beliau (Pj Gubernur Sultra) memang harus melakukan penataan birokrasi. Dan kami melihat itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro menyentil adanya pelantikan beberapa pejabat yang dilakukan oleh Ali Mazi menjelang hari berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Sultra.
"Itu juga harus dibersihkan, infonya ada yang dilantik sebagai Kadis tetapi tidak melewati proses assessment, itukan kacau namanya," ungkap Hendro, Mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta.
Oleh karena itu, Hendro Nilopo berharap dengan hadirnya Andap Budhi Revianto sebagai Pj Gubernur Sultra dapat membenahi sistem pemerintahan yang ditinggalkan Ali Mazi selama ini.
"Menurut kami di masa kepemimpinan Ali Mazi, banyak meninggalkan kekacauan, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat, praktik Korupsi dan Nepotisme merajalela dan pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran," tandasnya. √
