R Gani Muhamad juga meminta Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk memberikan pendampingan dengan memberikan solusi dengan tidak menambah kisruh permasalahan.
"Saya yakin ASN Pemkot Bekasi bisa mencegah dan menghindari terjadinya potensi-potensi penyalahgunaan aturan didalam menjalankan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan kota Bekasi," ungkap Pj Walikota.
"Gunakanlah tanggungjawab kita selaku ASN, yang telah diberikan kewenangan dan kekuasaan dengan bijaksana dengan menjadi teladan dan tidak korupsi," pungkasnya.
Kegiatan diisi dengan dialog Interaktif yang diisi oleh tiga narasumber dari tiga lembaga negara, yaitu Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Bapak Setya Budi Arijanta, SH, KN dan M. Sutoto, Koordinator Pengawas Investigasi II BPKP Perwakilan Jawa Barat. Serta M..Hardi Ak, M.Prof Acc, CA, QIA, QRMP, CPM selaku Penyuluh Anti Korupsi (Paksi) KPK-RI. √