SATUARAH.CO - Forum sinergitas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan Instansi Vertikal dalam menunjang ketertiban umum, keamanan masyarakat, hingga penanganan konflik sosial, menjadi satu ruang diskusi dalam koordinasi terbaik digelar di Balai Patriot Pemkot Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membuka acara sekaligus tekankan bahwa koordinasi di Kota Bekasi sangat kuat dalam penanganan konflik sosial.
Ia sebutkan pada hari lalu, bahwa ada kelompok masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi dan dinyatakan evaluasi bersama DPRD Kota Bekasi.
Baca Juga: RSUD Cabangbungin Wakili Kabupaten Bekasi Ikuti Penilaian Faskes Berkomitmen Tingkat Jabar
“Aspirasi yang kita tindak lanjuti adalah bukti koordinasi terbaik. Reaksi cepat, empati, dan peduli menjadi dasar kita dalam memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkap Tri Adhianto.
Hadir Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal, serta jajaran Forkopimda Kota Bekasi serta beberapa narasumber dari Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Polres Metro Bekasi Kota dan Kodim 0507 Bekasi.
Dalam forum, dibahas berbagai isu aktual yang menjadi perhatian bersama, di antaranya penanganan konflik sosial berbasis kearifan lokal, penurunan angka balap liar dan tawuran remaja, hingga antisipasi terhadap perjudian, miras, dan pergaulan bebas yang berpotensi mengganggu ketertiban.
Tri Adhianto menekankan bahwa fenomena anak-anak muda yang menjadikan jalan sebagai tempat berkumpul di tengah malam harus disikapi bersama.
“Sebagai orang tua di Kota Bekasi, kita harus kompak bergerak untuk meminimalisir potensi kerawanan,” tambahnya.
Baca Juga: Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi Sepakat: Evaluasi Tunjangan DPRD Sesuai Aturan yang Berlaku
Selain itu, forum juga membahas pembangunan sarana publik seperti JPO di Stasiun Bekasi, pengembangan CSR Kalimalang, serta rencana investasi wisata jangka panjang di kawasan Duta Harapan.
Wali Kota Bekasi menegaskan, meski keterbatasan fiskal menjadi tantangan, Pemkot terus membuka ruang bagi kolaborasi dengan investor swasta.
Isu ketenagakerjaan juga turut disoroti, khususnya maraknya warga yang tergoda bekerja ke luar negeri tanpa pengawasan yang memadai.
Wali Kota mengingatkan agar instansi terkait lebih ketat dalam pengawasan penerbitan paspor.
