SATU ARAH - Menanggapi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bekasi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengaku, sudah mengetahui terkait langkanya pupuk bersubsidi bagi para petani.

Bahkan Sunandar berujar, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi permasalahan langkanya pupuk bersubsidi tersebut.

"Masalah Kelangkaan pupuk subsidi ini juga sudah kita laporkan ke DPR RI. Namun, info dari pusatnya memang tidak produksi. Katanya prosedurnya kita yang harus mengusulkan kebutuhan pupuk subsidi itu," terangnya kepada satuarah.co, Senin (24/8/2020)

Dengan demikian, kata Sunandar, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pihak Dinas Pertanian untuk dimintai secara detail bagaimana mekanisme pengusulan untuk pupuk bersubsidi tersebut.

"Besok rencananya kita Komisi II DPRD akan rapat dengan Dinas Pertanian. Kami akan tanyakan mekanisme bagaimana cara mengusulkannya. Mungkin solusi atau langkah besok setelah kami rapat dengan Dinas Pertanian," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, petani di sejumlah Kecamatan mulai dari Sukatani, Sukakarya, Cabang Bungin, Muaragembong, Sukawangi dan Tambelang saat ini mengaku kesusahan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.

Padahal, saat ini petani sudah sangat membutuhkannya, lantaran tanaman padinya sudah waktunya diberi pupuk tersebut.

Sanan (45) salah satu petani asal kecamatan Sukawangi mengaku, dirinya sudah berusaha mencari pupuk di agen-agen. Bahkan sampai ke Kabupaten Karawang, namun dia pulang dengan tangan kosong.

"Yang hilang itu pupuk urea subsidi yang merah, yang harganya Rp. 180 ribu per -kwintal," ujarnya kepada satuarah.co, Senin (24/8/2020).

Ditambahkan, jika pupuk urea non subsidi yang berwarna putih masih banyak ditemui di agen-agen. Namun karena tidak mendapatkan subsidi petani tidak mampu membelinya.

"Kalau pupuk urea yang putih mah banyak karena bukan subsidi harganya Rp 800 ribu per-kwintal," bebernya.

Editor: Budhie Uban