SATUARAH.CO - Pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Salah satunya yakni persoalan pupuk. Penyelesaian persoalan pupuk itu ditekankan harus menjadi skala prioritas bagi Pemerintah.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Nurlita di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Mandalawangi, Pandeglang, Banten, Jumat (24/9/2021).
Baca juga: Anggota Komisi II DPRD Kab Bekasi Benarkan, Pengecer Jual Pupuk Diatas HET
“Apa yang disampaikan Ibu Bupati (Pandeglang), bahwa (di Pandeglang) ada potensi pertanian untuk hortikultura, maupun perikanan. Kalau buat saya, saya kira perlu ada perhatian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, berarti harus ada perhatian khusus kepada petani-petani,” ujar Abdullah.
Untuk dapat mencapai produktivitas yang optimal, petani Indonesia memerlukan dukungan nyata dari pemerintah. Mengingat sektor pertanian merupakan sektor strategis yang vital, maka perhatian dari pemerintah dan pihak terkait lainnya menjadi urgen bagi kelangsungan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
Baca juga: Hambat Aktivitas Nelayan, Sungai Kedung Pane Dikeruk
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, kesejahteraan petani pun perlu menjadi perhatian pemerintah. Abdullah menjabarkan petani membutuhkan sejumlah bantuan, di antaranya berupa alsintan, pupuk, infrastruktur irigasi yang baik dan sesuai.
“Kalau (pertanian) menjadi perhatian, maka saya kira ada peningkatan produksi. Ada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah sehingga harapan kita masyarakat semakin sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera, saya kira Indonesia semakin jaya,” harap Abdullah.
Baca juga: Tahun 2022 Kementan Diminta Pertajam Anggaran Demi Pemulihan Ekonomi
Tak lupa ia berharap agar pemerintah untuk turut memperhatikan anggaran Kementerian Pertanian.
“Bahkan (termasuk) anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu sangat penting, karena dari anggaran itu, kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat,” harap legislator dapil Maluku tersebut. √
Artikel Terkait
Mendagri dan Gubernur Lantik Wabup Bekasi, GMBI Gelar Aksi
Kepala BPN Pesimis Angka 50 Ribu Bidang Tanah Tersertifikat di Kabupaten Cirebon Tercapai
Bupati Kendal: Bansos Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat