SATUARAH - Rombongan Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI mengunjungi Kabupaten Bekasi.
Hal itu dilakukan untuk mencari tahu persoalan mengenai status guru honorer dalam rekuitment P3K.
Rombongan dipimpin langsung Syaiful Huda, di mana dalam kunjungan tersebut menyebutkan bahwa sebagaimana yang diketahui bersama sejak Januari, Kemendikbud atas persetujuan Komisi X melaksanakan pendaftaran rekuitment guru honorer menjadi pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
"Jadi Aparatur Sipil Negara itu ada dua jalur, yakni melalui jalur P3K dan PNS. Untuk kesempatan ini ada rekruitment sebanyak 1 juta. Namun fakta di lapangan setelah pendaftaran ditutup berdasarkan laporan dari Kemendikbud di mana dari kuota 1 juta yang terisi baru sekitar 513 ribu," katanya kepada wartawan, Senin (15/3/21).
Berarti katanya, masih ada sekitar 400 ribuan lagi yang belum terisi kuota ini. Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya kuota di atas karena tidak adanya kejelasan mengenai skema pembiayaan.
"Teman-teman di Pemda merasa ini menjadi beban baru di APBD. Kalau anggaran APBD dipergunakan untuk pembiayaannya untuk P3K, honorer, dan tunjangannya tentu tidak akan sanggup," tandasnya.
Untuk di Kabupaten Bekasi sendiri, papar Syaiful, kebutuhan formasinya saja sebanyak 8000 dan akhirnya yang diajukan hanya 500. Kenapa bisa begitu. Karena Kemenpan RB meminta kesanggupan alokasi anggaran dari formasi 8000.
"Kalau caranya seperti itu, APBD Kabupaten Bekasi tidak akan sanggup untuk membiayai semua itu, meski Kemendikbud menyebutkan bahwa ini dibiayai oleh APBN dan akhirnya hanya bisa diajukan 500 dari kuota formasi 8000 dan sudah pasti menjadi persoalan," paparnya