SATUARAH.CO – Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan sejumlah elit politik, yang berujung dengan munculnya klaim Big Data dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan semakin membuat banyak pihak mencurigai adanya agenda terselubung dari elit penguasa untuk terus mempertahankan kekuasaannya meski dengan melanggar undang-undang dan konstitusi negara.
Pernyataan tegas itu dilontarkan oleh koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).
Menurut Lieus, apa yang diungkapkan Luhut soal data 110 juta netizen yang menginginkan pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang, tidak lepas dari rangkaian pernyataan sebelumnya oleh sejumlah elit politik yang ingin penundaan pemilu dilakukan.
Baca Juga: Minyak Goreng Mahal, Politisi PDIP: Mendag Lutfi Permalukan Presiden Jokowi
“Para elit politik itu sebenarnya tahu bahwa gagasan penundaan pemilu tidak konstitusional dan melanggar undang-undang. Tapi demi memenuhi ambisi pribadi untuk terus berkuasa, mereka tak peduli lagi soal itu,” ujar Lieus, dilansir dari telusur.co.id.
Luhut sendiri, tambah Lieus, demi menguatkan ambisi untuk terus berkuasa itu, kemudian melontarkan pernyataan yang katanya memiliki data tentang 110 juta nitizen yang menghendaki pemilu ditunda dan jabatan presiden diperpanjang.
“Para elit penguasa itu sedang main pingpong. Saling lempar bola. Saya minta janganlah terus membohongi rakyat. Para elit politik, berhentilah membohongi publik,” tegas Lieus.
Baca Juga: Gagal Kendalikan Harga Minyak Goreng, Amin Ak: Pemerintah Lemah Dihadapan Kartel Pangan
Lieus menilai para elit politik saat ini sedang mempermainkan perasaan rakyat.
“Lihat saja, Luhut mengaku punya data. Tapi ketika diminta membukanya dia menolak. Ini kan pembohongan namanya. Kalau benar, yang namanya data itu ‘kan hak publik. Ya buka saja. Tapi kenapa Luhut keberatan?” tanya Lieus.
Seperti diketahui, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya data besar yang berisi suara 110 juta pengguna media sosial ingin pemilu 2024 ditunda.
Baca Juga: Ini Penegasan Kapolres Metro Bekasi Soal Mafia Tanah di Cabang Bungin
Namun ketika dalam satu acara di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022) wartawan meminta Luhut membukanya, Luhut justru menolaknya. “Buat apa dibuka?” katanya.
Hal itulah yang membuat Lieus merasa para elit yang kini lagi berkuasa sedang mempermainkan perasaan rakyat dengan menggiring opini seolah-olah mayoritas rakyat negeri ini menghendaki pemilu ditunda.