Angkie menilai, upaya BMKG maupun Balai Besar MKG Wilayah II ini, telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimana, Presiden telah memerintahkan agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan turunnya, diimplementasikan sebaik-baiknya.
"Bapak Presiden telah mengesahkan tujuh peraturan pemerintah dan dua peraturan presiden tentang penyandang disabilitas," kata dia.
"Seluruh peraturan ini untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, yang dimana penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama, kesempatan yang luas untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan yang luas untuk bekerja dan berkarier. Kesempatan yang luas untuk berprestasi, serta akses informasi yang inklusif termasuk dalam hal mitigasi kebencanaan," imbuh Angkie.
Turut hadir Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten Asep Mulya Hidayat, Founder Yayasan Difapedia Mukhanif Yasin Yusuf, perwakilan UIN Syarif Hidayatullah, kelompok difabel, mahasiswa dan lainnya. ®