Baca Juga: Wali Kota Cirebon Serahkan Petikan SK PPPK Paruh Waktu 2025
- 1997: El Niño sangat kuat yang memicu kekeringan panjang, inflasi, kerusuhan sosial, hinlll. Sebagai contoh fungsi nyata arsip dalam pengambilan kebijakan, Dwikorita mengisahkan pola itu tidak terulang pada El Niño 2015–2016, meskipun intensitasnya setara dengan kejadian 1997.
Stabilitas nasional tetap terjaga berkat kesiapsiagaan lebih baik, kebijakan mitigasi yang lebih cepat, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi.
“Seharusnya ada gejolak politik yang lebih dahsyat,” ujarnya.
“Namun berkat fungsi arsip dan analisis ilmiah yang akurat, pihak Istana dapat mengambil kebijakan yang tepat, dan dua periode pemerintahan berjalan aman.”
Pengalaman ini menunjukkan bagaimana data dan arsip iklim berperan penting dalam membangun ketahanan bangsa. Dengan memahami pola masa lalu, pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipatif yang tepat, mencegah dampak iklim ekstrem sehingga tidak berkembang menjadi krisis sosial.
Lebih lanjut, Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara BMKG dan ANRI untuk menjaga serta menelusuri data historis, termasuk arsip meteorologi dari masa kolonial Belanda.
Data tersebut dinilai krusial dalam pengembangan model iklim masa depan berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI).
"Kami sangat berterima kasih karena tanpa dukungan ANRI, data berharga ini mungkin tidak akan terpelihara dengan baik. Kami berharap ANRI dapat membantu menelusuri kembali arsip-arsip meteorologi dari masa Hindia Belanda, karena data tersebut penting untuk perhitungan tren iklim jangka panjang hingga 100 tahun mendatang,” ungkap Dwikorita.
Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito menegaskan, penyelamatan arsip merupakan bagian penting dari upaya membangun memori kolektif bangsa.
Baca Juga: Kajari dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uji Coba IFP, Program Presiden RI Prabowo Subianto
Arsip-arsip yang diserahkan oleh K/L, lanjutnya, merupakan sumber data primer yang akurat dan faktual, sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi generasi mendatang.
“Melalui penghimpunan arsip statis dari berbagai kementerian dan lembaga, kita membangun kekayaan intelektual bangsa. Arsip ini tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga referensi bagi perencanaan pembangunan yang lebih baik,” tegas Mego.
Ia juga mengingatkan, sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap kementerian/lembaga wajib menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara ANRI dan seluruh K/L dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip sebagai wujud akuntabilitas pemerintahan dan pelestarian sejarah bangsa. √