Analisis sementara ini, tidak gunakan data fiktif 2021, yaitu 52,5 juta. Kita gunakan yang dilansir PPATK 2025, yaitu 10 juta data fiktif. Kalikan Rp.6 juta, maka indikasi kuat Rp.60 triliun dialirkan ke rekening fiktif.
Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan Gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya.
"Mendukung Presiden Prabowo untuk benahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan. Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi “Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi," tutup Rieke. √