SATUARAH.CO - Dalam unggahan di media sosial pribadinya @riekediahp, Rieke mengungkap data mencengangkan terkait jumlah penerima bansos fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara,” kata Rieke Diah Pitaloka, kepada wartawan, Rabu (6/8/25).
Pada 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun.
Baca Juga: Wujudkan Kota Sehat, Wali Kota Bekasi Pimpin Langsung Verifikasi Swasti Saba 2025
Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu diyatakan data fiktif dihapus.
Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?.
Berulangkali disuarakan, namun tak pernah digubris. Baru di era Presiden Prabowo ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus “manipulasi data negara”.
Pada Sabtu (5/7/25), PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos.
Baca Juga: Penanaman Jagung Bersinergi dengan Ponpes, Bukti Nyata Komponen Bangsa Wujudkan Swasembada Pangan
Sedangkan Senin (7/7/25), mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narkotika, dan terorisme.
Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif.
Menurut PPATK, sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara di untuk mengendapkan Rp 2,1T dana bansos.
"Bansos terdiri dari berbagai prodata:text/mce-internal,textarea_content,antuangram. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp.2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp.3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp.6 juta/tahun/orang," ujar Rieke.
Baca Juga: PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Dikunjungi Mahasiswa ULBI Bandung Jurusan Manajemen Transportasi