SATUARAH.CO - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepala daerah dari PDIP yang telah dilantik untuk menunda keikutsertaan dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Instruksi ini menjadi sorotan di tengah pentingnya pembinaan kepala daerah dalam tata kelola pemerintahan.
Pakar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah, Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa kepala daerah yang telah dilantik harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan amanat yang diberikan saat kampanye.
"Parpol pengusung memiliki peran penting, tetapi setelah kepala daerah terpilih, tugas utamanya adalah memimpin daerah dengan visi negarawan, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan partai," ujarnya.
Baca Juga: Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup Bekasi: Insentif Guru Ngaji hingga Infrastruktur
Menurutnya, retreat di Akmil Magelang adalah kesempatan penting untuk membangun sinergi antara kepala daerah, DPRD, dan Forkopimda guna memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia juga mengingatkan agar parpol tidak terlalu mengintervensi kepala daerah setelah mereka dilantik.
"Parpol menghantarkan calon sampai ke gerbang pemerintahan, namun setelah itu kepala daerah harus bisa bersikap mandiri dalam menjalankan tugasnya," tegasnya.
Instruksi Megawati ini menimbulkan perdebatan terkait hubungan antara parpol dan kepala daerah, terutama dalam konteks pembinaan kepemimpinan daerah yang lebih luas. √