SATUARAH.CO - Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Hantor Situmorang menegaskan, komitmen Ditjen AHU dalam memperkuat peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai garda depan layanan hukum keperdataan.
Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke BHP Surabaya sebagai agenda Penguatan Tugas dan Fungsi BHP, Jumat (13/6/25).
Dalam kesempatan itu, Hantor memaparkan, 3 poin utama Ditjen AHU dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi BHP, yaitu Percepatan Pengembangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada BHP, Penguatan Kelembagaan BHP dan Transformasi Digital Layanan BHP.
Baca Juga: Ajak Swasta Global Bangun RI, Presiden Prabowo Tawarkan Iklim Investasi yang Efisien dan Transparan
Tak hanya itu, Hantor menilai, kerja sama lintas instansi akan terus didorong melalui penyusunan MoU, sosialisasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi
“Bapak Menteri berpesan agar layanan di Kemenkum tidak hanya berbasis digital, namun juga terintegrasi dengan seluruh layanan yang ada”, terang Hantor.
Layanan BHP berbasis digital, katanya, tengah dalam penyusunan sepanjang tahun 2025. Layanan tersebut di antaranya pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) online, Pendaftaran Wasiat Terdafar, Perwalian, Pengampuan, Kepailitan, Afwezigheid dan Onbeheerde Nalatenschap.
Hantor menginstruksikan kepada jajaran BHP seluruh Indonesia agar mendukung transformasi digital bersama DItjen AHU.
“Saya ingin semuanya selesai di akhir tahun 2025 ini”, tegas Hantor.
Baca Juga: Tanggul Laut untuk Lindungi Pantura Bukan Lagi Wacana, Prabowo: Dikerjakan Segera!
Sejalan dengan instruksi Menteri Hukum, Supratman Andy Agtas, Hantor menginginkan Layanan BHP terintegrasi lewat AHU Link, platform digital terpadu milik Ditjen AHU yang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas pelayanan publik.
AHU Link mengintegrasikan customer service, contact center, unit teknis, dan teknologi informasi dalam satu sistem yang saling terhubung.
Selepas memberikan penguatan, Hantor juga secara langsung meninjau ruang penyimpanan arsip di BHP Surabaya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian Ditjen AHU terhadap pentingnya penataan arsip yang rapi, aman, dan akuntabel.
