SATUARAH - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pemberitaan media Israel Ynet yang menyebutkan bahwa telah terjadi perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun lalu dalam rangka "menormalisasi" hubungan kedua negara sebagai imbal balik atas dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” tegas Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Kamis 29 Mei 2025.
Yusril juga menilai istilah yang digunakan media Israel mengenai "normalisasi hubungan" antara Indonesia dan Israel tidak benar, karena pada kenyataannya, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.
Baca Juga: BMKG Audiensi dengan Wakil Menteri Keuangan
Menurut Yusril, Israel memang pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik.
“Permintaan tersebut telah kami tolak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.
“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut
dibahas dalam sidang tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.
Baca Juga: Ketum SMSI Firdaus dan Sekjen Makali Kumar Temui Tim KPK, Cegah Korupsi di Sektor Usaha Media Siber
Yusril menyebut, isu pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Indonesia tetap konsisten pada posisinya:
mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkas Yusril. √
