SATUARAH.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mulai membahas anggaran untuk program pemerintahan selanjutnya. Salah satunya program makan siang gratis.
Ia mengatakan pembahasan masih seputar program besar atau pagu besar.
"Yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya," katanya usai membahas pagu indikatif RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan, Jumat (5/4/24).
Baca Juga: Dewan Kehormatan PWI: Bantuan BUMN untuk Program UKW Harus Diterima Utuh
Ia mengatakan secara makro postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dijaga sehingga kepercayaan dari investor juga tetap terjaga.
Sri Mulyani mengatakan RAPBN 2025 sebagai APBN pertama bagi pemerintah baru disusun dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
Hari ini katanya pemerintah membahas indikasi mengenai pagu indikatif untuk kementerian/lembaga. Pembahasan dimulai mengenai tantangan secara global seperti kenaikan suku bunga, inflasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim.
Baca Juga: Pererat Silahturahmi, Polda Metro Jaya Gelar Buka Puasa Bersama dengan Wartawan
Agar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, katanya, maka APBN akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas.
"Oleh karena itu fokus dari kebijakan fiskal 2025 untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antardaerah," katanya.
Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal juga akan berfokus pada beberapa hal seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi.
Karena saat ini masih berada di tahap transisi, maka pemerintah akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025.
"Namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri," katanya. √
