SATU ARAH - Temuan Kerugian Negara pada Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang (DCKTR) dalam Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019 terus menuai kritikan dari berbagai pihak.
Diketahui, hasil audit BPK Bidang Bangunan Negara membuat kerugian ekonomi negara sebesar Rp 2 miliar lebih. Sesuai dengan keterangan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bekasi bahwa saat ini masih sisa Rp 1,8 miliar lagi yang belum dikembalikan. Sedangkan saat ini sudah lewat waktu yang ditentukan oleh BPK RI yakni 60 hari.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi H. Kardin mengatakan, seharusnya para pihak yang bertanggung jawab mulai dari Inspektorat dan Pimpinan Daerah memberikan sanksi kepada para pejabat di Bidang Bangunan Negara yang lalai mengembalikan uang Negara tersebut.
"Harusnya disanksi. Kan sudah 60 hari lewat, jangan dibiarkan," tandasnya kepada satuarah.co, Minggu (29/11/2020).
Dalam hal itu, Kardin menambahkan, pihaknya akan berkomunikasi dengan para pimpinan di DPRD Kabupaten Bekasi, terkait langkah apa yang akan dilakukan soal Bidang Bangunan Negara yang belum mengembalikan kerugian negara berdasarkan audit BPK tersebut.
"Nanti saya komunikasikan dengan Ketua Komisi," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Kardin mengakui, kini dirinya tidak bisa terlalu jauh bertindak, karenahanya menjadi anggota Komisi III, bukan seperti periode sebelumnya yang menjabat sebagai Ketua Komisi III.
