SATUARAH - Penertiban ratusan pedagang kaki lima (PKL) hingga parkir liar yang membuka lapak di bahu dan badan jalan sepanjang Jalan RE Martadinata, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dinilai Tebang Pilih.
Pasalnya, penertiban yang dilakukan pada 1 April 2021 lalu di sepanjang Jalan RE Martadinata Cikarang, sekitar 100 lebih lapak PKL yang didominasi penjual sayur dan buah serta puluhan titik parkir liar memicu konflik sosial antar pedagang di Pasar Cikarang tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua Aliansi Viking Bekasi (AVB) Aldilla Dinda Aristi. Dikatakan, pasca penertiban hampir terjadi konflik para pedagang, karena yang ditertibkan hanya depan trotoar Sentra Grosir Cikarang (SGC) saja. Sementara di jalan lingkar SGC di belakangnya dibiarkan berdagang selama 24 jam.
"Hampir terjadi perang antar pedagang karena yang ditertibkan hanya yang di depan, sementara samping dan belakangnya dibiarkan," bebenya kepada satuarah.co, Kamis (29/4/21).
Ditambahkan, sisi samping dan belakang juga para PKL menggunakan jalan lingkar yang seharusnya untuk pejalan kaki dan lintasan angkutan kota, namun karena tertutup oleh PKL, jalan tersebut tidak bisa digunakan sebagai mestinya.
"Masak yang di depan saja yang ditertibkan, sementara sisi samping belakang SGC, PKL juga menggunakan trotoar dan jalan tidak ditertibkan ini kan tidak adil," bebernya.
Pihaknya menduga, dalam penertiban itu ada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) para oknum preman dengan oknum pejabat, sehingga terjadi tebang pilih dalam penertiban PKL Pasar Cikarang tersebut.
"Kami menduga adanya permainan oknum di sini. Artinya diduga kuat ada sesuatu bentuk suap kepada para oknum pejabat di Kabupaten Bekasi. Sehingga terjadi ketidak-adilan dalam penertibannya," tandasnya.