SATUARAH.CO - Dalam rangka kunjungan kerja spesifikasi peninjauan normalisasi kali Bekasi untuk pengendalian banjir, anggota Komisi V DPR RI mendatangi Kota Bekasi di Kemang Pratama Sport Club, Jumat (26/8/22).
Turut hadir Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto beserta Kepala Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Muhammad Rizal, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Junaedi, Kepala Bapelitbangda, Dinar Faisal Badar, Kepala DBMSDA, Arif Maulana, Kepala Dishub, Dadang Ginanjar dan Asisten Daerah 2 Sudarsono.
Dalam sambutannya Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sangat mengapresiasi kedatangan para anggota Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan normalisasi kali Bekasi, mengingat kejadian banjir pada tahun 2020 menimpa hampir 40 - 60 persen wilayah bantaran Kali Bekasi.
Baca Juga: Pembangunan Pabrik Limbah B3 Terpaksa Dihentikan, Ini Alasannya menurut Kepala DPMPTSP Subang
"Saat ini Kali Bekasi merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat Kota Bekasi, sehingga normalisasi terbilang sangat penting mengingat kejadian banjir yang melanda pada bulan Januari tahun 2020 yang telah berdampak banjir 40 - 60% warga di sepanjang bantaran Kali Bekasi," ujar Tri Adhianto.
Tri Adhianto menambahkan, permasalahan Kali Bekasi merupakan permasalahan yang harus dituntaskan dari hulu ke hilir, permasalahan Limbah pabrik, dan sampah kerap menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan.
"Persoalan Kali Bekasi merupakan persoalan yang harus dituntaskan dari hulu ke hilir, masih banyak pabrik-pabrik dari daerah sebelah yang masih belum memiliki amdal, sehingga masih membuang limbah ke kali Bekasi, dan masih banyak sampah-sampah oknum juga yang masih mengotori kali Bekasi," terang Plt Wali Kota Bekasi.
Baca Juga: Simak !! 20 Ribu Anggota PWI Dilarang Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers
Tim Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan maksud dan tujuan kunker adalah meninjau secara langsung pembangunan normalisasi Kali Bekasi dan menyerap aspiriasi Kepala Daerah.
"Sudah sejauh mana normalisasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kota Bekasi, sebelumnya banjir besar melanda tahun 2020 Januari melumpuhkan pemukiman masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan pembangunan kota dengan intensitas hujan yang tinggi dan menyebabkan tumpukan air dan lumpur tidak terelakan," kata Ketua Tim Komisi V DPR RI.
Menanggapi hal tersebut, pada acara yang sama Kepala Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Muhammad Rizal menjelaskan, kondisi hujan yang intens di seluruh daerah salah satunya di Kota Bekasi menyebabkan masalah sedimentasi dan penumpukan lumpur.
Baca Juga: Perusahaan Pengguna TKA di Purbalingga Diperiksa Imigrasi Cilacap
"Metode yang kami gunakan yakni meningkatkan kapasitas Kali Bekasi dengan mengeruk tanah dan memperlebar dimensi sungai yang terdiri dari 7 paket pengerjaan. Baru selesai dikerjakan paket 1, 6 dan 7 karena lahannya sudah dibebaskan. Sedangkan paket 2, 3, 4, 5 belum bisa dilakukan lantaran belum adanya lahan untuk pembesaran sungai," ujarnya.
Tri Adhianto berharap dengan adanya peninjauan ini bisa mempercepat normalisasi ini agar bisa mengurangi dampak.