SATUARAH.CO - Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihoe memimpin rapat koordinasi (Rakor) diikuti para pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi, Senin (17/5/25).
Dalam kesempatan tersebut juga hadir, Sekda Kota Bekasi Junaedi, didampingi para Asisten Daerah yang kemudian mengecek kehadiran para kepala OPD serta jajaran.
Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto di awal arahannya menyampaikan Pemkot Bekasi sudah harus mempersiapkan jalur mudik lebaran. Kini sudah memasuki H-13 dan diharapkan pada H-10 sudah siap baik infrastruktur, kecukupan bahan pokok di masyarakat dan Kamtibmas.
"H-10, semua jalur mudik harus dalam kondisi siap. DBMSDA harus segera melakukan pemeliharaan. Di Jalan Ahmad Yani dilaporkan terdapat lubang untuk diperbaiki. Juga menginformasikan kepada pimpinan proyek strategis di jalan Juanda, dan I Gusti Ngurah Rai juga harus memastikan tidak ada kegiatan proyek yang mengganggu jalur mudik H-10," tegasnya.
Baca Juga: Dinas Ketahanan Pangan Kab Bekasi Salurkan Bantuan Beras Sebanyak 1.660 Kantong
Terkait ketersediaan bahan pokok, agar dinas terkait untuk memantau kesiapan penyimpanan dan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, termasuk minyak, guna mencegah kelangkaan.
Aspek keamanan wilayah menjadi perhatian serius. Setiap camat dan lurah diinstruksikan untuk memastikan kesiapan menerima warga yang pulang kampung tanpa kendaraan, dengan memanfaatkan kantor pemerintahan sebagai tempat singgah sementara.
Selain itu, keamanan rumah-rumah kosong selama ditinggal mudik juga harus dijamin.
Baca Juga: Tim 8 Prabowo Dorong Presiden Copot Menteri yang Tak Paham Visi Presiden
"Keamanan wilayah, masing-masing camat kelurahan yang punya cukup kemampuan menerima warga pulang kampung tidak memakai kendaraan.
Bisa dibantu parkirkan di kantor pemerintahan. Siapkan piket. Memungkinkan bantu warga masyarakat. Keamanan rumah-rumah kosong diyakinkan betul mereka berlibur dalam kondisi aman," ucapnya.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial, termasuk keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di persimpangan jalan.
Baca Juga: MItigasi Banjir di Jabar, Ini Pesan Gubernur Jabar Buat Camat, Lurah dan Kades
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan mengeluarkan surat edaran terkait larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik.