SATUARAH.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Bekasi mencapai 7,9%, menempatkan daerah ini sebagai wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat.
Pernyataan ini juga sempat disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa angka pengangguran di Kota Bekasi telah melebihi standar nasional.
"Persentase angka pengangguran di Kota Bekasi saat ini berada di angka 7,9 persen, sementara pengangguran nasional sebesar 7,6 persen," kata Junaedi.
Baca Juga: Sukseskan 100 hari Kerja Wali Kota Bekasi, Tim URC Pematusan DBMSA Bersihkan Kali
Sebagai upaya menekan angka pengangguran, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengalokasikan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar kurang lebih Rp 600 juta kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi untuk program pemberdayaan ekonomi.
Namun, kepada sejumlah Pengurus PWI Bekasi Raya saat audiensi Senin (24/2/25) di Kantor Disnaker Kota Bekasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Zarkasih melalui Kepala Bidang Penempatan, Tri Kartika, justru membantah data yang dirilis BPS.
"Data itu salah. Tahun lalu, yang tertinggi itu Cimahi, dan kita (Kota Bekasi) justru sudah berada di bawah Kabupaten Bekasi. Jadi, saya luruskan sekali lagi bahwa pengangguran di Kota Bekasi bukan yang tertinggi di Jawa Barat," ujar Tri Kartika.
Anehnya, meski membantah data BPS, Disnaker sendiri mengaku tidak memiliki data resmi mengenai jumlah angkatan kerja (Penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka) di Kota Bekasi. Mereka tetap mengacu pada data BPS.
Baca Juga: Momen Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Ketua DPR Puan Maharani di Peluncuran Danantara
"Kami tidak memiliki data karena data angkatan kerja ini sangat fleksibel dan sering tidak sinkron satu sama lain. Data kami berasal dari BPS, karena BPS bekerja sama dengan Kementerian melalui Satuan Kerja Nasional. Sedangkan untuk dinas sendiri, kami hanya memiliki data pembuat Kartu Kuning (AK1)," jelasnya.
Upaya Disnaker Kurangi Pengangguran
Saat ditanya mengenai langkah konkret dalam mengurangi angka pengangguran, Tri Kartika menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi, termasuk menyebarkan informasi lowongan kerja dari website Kementerian Tenaga Kerja kepada SMK yang memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK).
Selain itu, Disnaker juga mengenalkan Balai Latihan Kerja (BLK) Kompetensi yang ada di Kota Bekasi serta Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) atau yang lebih dikenal dengan Cevest.
