SATUARAH.CO - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Senin (16/12/24).
GMNI yang membawa massa demonstran sekitar 500 orang menuntut lembaga anti rasuah itu dengan kepemimpinan baru mampu melaksanakan perintah Presiden untuk segera bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia, mengatasi kebocoran anggaran, memberantas kapitalis birokrat dan mengejar buronan koruptor hingga ke ujung dunia.
Misalnya penangkapan Harun Masiku yang semakin hari semakin menggelisahkan rakyat.
Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menilai, lambannya penanganan kasus Harun Masiku menjadi salah satu indikator bagi publik dalam mengevaluasi kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kasus Suap yang menyeret nama Harun Masiku hingga kini pelaku utamanya masih belum ditangkap. Publik kini mempertanyakan komitmen KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami mendesak agar KPK segera menangkap dan mengadili Harun Masiku beserta kroni-kroninya yang terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR sekitar 5 tahun yang lalu," terang Imanuel.
Imanuel mendesak agar KPK segera melaksanakan perintah Presiden Prabowo setelah dilantik untuk mengatasi kebocoran anggaran dan memberantas kapitalis birokrat.
"KPK harusnya segera melaksanakan amanat Presiden Prabowo untuk mengatasi kebocoran anggaran yang selama ini terjadi dan memberantas kapitalis birokrat serta mengejar buronan koruptor hingga ke Antartika sekalipun. Ini adalah bentuk dukungan penuh dari Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," urai Imanuel.
Imanuel menyatakan, GMNI secara tegas mendukung penuh spirit pemerintahan Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami (GMNI) mendukung penuh semangat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini seharusnya menjadi landasan bagi para penegak hukum, dan khususnya bagi KPK dalam mengawal berbagai kasus hukum yang belum terselesaikan, khususnya penangkapan terhadap DPO saudara Harun Masiku. Kami mendukung penuh setiap langkah yang dilakukan pemerintah dan jajarannya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia," tegas Imanuel.
Baca Juga: Jelang Pemulangan ke Filipina, Mary Jane Veloso Dipindah dari Yogyakarta ke Jakarta
Imanuel juga turut mengingatkan kepada para komisioner KPK yang baru terpilih agar serius dan bergerak cepat dalam menjalankan komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia.
"Para Komisioner KPK yang baru terpilih harus memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 100 hari setelah dilantik, KPK harus memiliki bukti dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih belum ditangani, termasuk kasus Harun Masiku," ungkapnya.
Imanuel mengingatkan bahwa kasus Harun Masiku yang berjalan hampir 5 tahun merupakan evaluasi yang serius terhadap berjalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Ia berpesan agar KPK membuktikan kredibilitas dalam mengawal pemberantasan korupsi, khususnya melalui penuntasan kasus Harun Masiku.
