"Agar Indonesia tidak terpengaruh dengan penilaian World Bank atau Bank Dunia pada tahun lalu telah merilis Logistics Performance Index (LPI) Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0, pada tahun 2023. Biaya logistik nasional pun, dinilai World Bank pada tahun itu masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," tandas Yukki.
Yukki menjelaskan, kita jangan terpengaruh dengan penilaian Bank Dunia itu, cuma persepsi.
Baca Juga: Pemprov Jabar Komitmen Tingkatkan Produktivitas Pertanian Melalui Optimalisasi Lahan dan Pompanisasi
"Marilah ke depan kita bicara baik soal logistik nasional ini. Untuk mendongkrak LPI itu, menilai diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur, termasuk teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan kinerja logistik," ucapnya.
"Biaya logistik ditentukan dari pergerakan dan kenaikan volume. IPEC merupakan wadah jurnalis yang melakukan peliputan di sektor kepelabuhanan, pelayaran, transportasi dan logistik, ingin memberikan sumbangsih positif melalui forum diskusi tersebut," imbuh Yukki.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan, perlu ada lembaga yang menangani khusus soal isu isu logistik.
"Perlu ada lembaga atau mungkin Kementerian yang urusi soal logistik," kata Akbar.
Praktisi Shipping Asmari Heri menjelaskan, kini saatnya Indonesia mendengungkan bahwa logistik nasional ini sudah lebih baik dari pada negara- negara lain di dunia.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Anak Bunuh Ayah Kandung
"Kalau pelabuhan-pelabuhan lain di luar negeri saat Covid -19 terjadi kongesti, sementara di pelabuhan Indonesia tidak pernah terjadinya kongesti," ujarnya.
Direktur Utama Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha mengatakan, pihaknya akan melakukan penataan kargo di pelabuhan sesuai spesifikasinya untuk mewujudkan efisiensi logistik nasional.
Diskusi itu, juga menghadirkan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Tata Djuarsa, dan Sekjen DPP APBMI AJD Korompis.
Selain itu, turut dihadiri para pemangku kepentingan dan asosiasi pengguna dan penyedia jasa pelabuhan, pelayaran, maupun transportasi dan logistik. √
