SATUARAH.CO - Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 60 di halaman Kantor Bupati Cirebon, Selasa (12/11/24).
Dalam acara tersebut, Wahyu juga meluncurkan program Integrasi Layanan Primer dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital untuk pelayanan perizinan tenaga kesehatan di Kabupaten Cirebon.
Pada kesempatan itu, ia membacakan amanat dari Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bahwa momentum ini menjadi kesempatan untuk mengapresiasi tenaga kesehatan yang berperan besar dalam pencapaian kesehatan nasional.
Baca Juga: ASN Disdik Jabar Tandatangani Pakta Integritas Komitmen Tata Kelola Pemerintahan
Selain itu, ia juga mengingatkan, bahwa keberhasilan Indonesia kembali masuk kategori upper middle income country setelah pandemi COVID-19, yang menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki daya juang tinggi.
“Namun, kita tidak boleh lalai. Periode bonus demografi yang sedang kita jalani hanya terjadi sekali dalam sejarah sebuah negara. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujar Wahyu.
Ia menekankan bahwa untuk mencapai visi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional harus terus berada di kisaran 6-7 persen per tahun mulai 2025.
Dengan target pembangunan, yang meliputi peningkatan pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan hingga 0 persen, pengurangan ketimpangan, peningkatan daya saing, serta pengurangan efek rumah kaca menuju net zero emission, semua sektor harus bersinergi untuk mencapai target ini.
Wahyu menambahkan, bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah manusia Indonesia yang sehat dan cerdas.
Baca Juga: Prabowo Bertemu Para Pimpinan Perusahaan AS: Mereka Percaya dengan Ekonomi Indonesia
Untuk itu, tema HKN ke 60 tahun ini, yaitu “Gerak Bersama, Sehat Bersama” harus menjadi tujuan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat secara menyeluruh.
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah tengah memaksimalkan penerapan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai panduan dalam pengembangan kesehatan nasional.
“RIBK harus menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi program kesehatan di setiap wilayah,” jelas Wahyu.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung transformasi kesehatan yang bertujuan mencapai perubahan yang lebih baik. Transformasi ini menjadi dasar penting dalam perjalanan Indonesia menuju bangsa yang maju.
