SATUARAH.CO - Pemprov Jawa Barat (Jabar) terus berupaya menyinergikan aspek ekonomi dan ekologi, serta akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar tentang pengendalian alih fungsi lahan.
Pergub tersebut akan menjadi payung hukum untuk pengendalian alih fungsi lahan di Jawa Barat ke depan.
Demikian diungkap Sekda Jabar Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Jakarta dan Jawa Barat di gedung SDA Kementerian PU, Jakarta, Rabu (19/3/25).
"Selama ini kita selalu berbicara kuratif bagaimana menangani kejadian banjir, padahal yang jauh lebih murah itu adalah bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi banjir, tapi faktanya tidak mudah," kata Herman.
Di wilayah Jabar, sejatinya bencana hidrometerologi, khususnya banjir tak hanya menjadi tantangan untuk wilayah Bogor, Bekasi, dan sekitarnya (Bodebek), tapi juga terjadi di wilayah Cekungan Bandung, juga beberapa kabupaten dan kota lainnya.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan, dan digawangi Sekda Herman Suryatman koordinasi lintas kementerian/lembaga gencar dilaksanakan dalam upaya mitigasi bencana agar dapat dilaksanakan secara komprehensif.
Baca Juga: Didampingi Kades Buni Bakti, Kemen PUPR Tinjau Lokasi Pembangunan MCK dan Sarana Air Bersih
"Pak Gubernur tanpa jeda memastikan penanganan banjir dan pengendalian tata ruang, berkoordinasi lintas kementerian/lembaga dan antar kepala daerah agar bahu-membahu mengantisipasi terjadinya bencana di kemudian hari," tuturnya.
"Tapi faktanya hampir semua pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Padahal di satu sisi kita memacu pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain ekologi harus diperhatikan, sehingga kita harus pandai-pandai di lapangan," tambahnya.
Baca Juga: Bahas Solusi Sampah dan Banjir, Wali Kota Bekasi Dampingi Menteri dan Gubernur DKI
Herman juga menyebut, Pemdaprov Jabar siap bersama Pemerintah Pusat lewat kementerian/kembaga terkait pengendalian banjir.
"Kami pun telah merencanakan normalisasi beberapa sungai, termasuk di kawasan Bekasi sampai Bogor," ujarnya.
"Kemudian pembangunan tanggul, tentu kami harapkan bisa didukung Kementerian PU," tandas Herman.