SATUARAH.CO - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2023 telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penandatanganan Ranperda P2APBD 2023 menjadi Perda Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (12/7/24).
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Pj Gubernur Jabar dan Ketua DPRD Jabar.
"Alhamdulillah diterima, tadi ada catatan-catatan yang sebenarnya masih sama dengan catatan kami. Jadi sama semangatnya untuk memajukan Jabar," ujar Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin usai rapat paripurna.
Baca Juga: KAHMI Jakarta Pusat Gelar Nobar Asyik Film 'Lafran' di Metropole Jakarta Pusat
"Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan yang terhormat, yang telah melakukan pencermatan, penajaman dan perbaikan terhadap Raperda P2APBD tahun 2023," kata Bey Machmudin.
Bey Machmudin juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan Ranperda P2APBD 2023, sehingga dapat disetujui bersama.
Baca Juga: Polri Bakal Gelar Event Balap Sepeda Bertajuk 'Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024' Besok
"Saya sangat apresiasi semua unsur perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan Raperda ini," katanya.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan melakukan evaluasi perda yang baru disahkan.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar: Jangan Ada Perundungan Saat Orientasi Sekolah
Setelah persetujuan bersama P2APBD 2023, rapat paripurna berlanjut dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Menurut Bey, KUA/PPAS 2025 tidak bisa lepas dari besar kecil volume PAD. Pada 2025, katanya, PAD mengalami sedikit penurunan.
Meski turun, Pj Gubernur Jabar memastikan berbagai fokus pembangunan dan proyek strategis Jabar tahun depan akan terus berjalan, seperti menurunkan angka kemiskinan, zero new stunting, peningkatan SDM dan infrastruktur.