SATUARAH.CO - Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak Wali Kota Cirebon untuk mengevalusi jajaran Direksi Perumda Air Minum (PAM) dan DPRD Desak Walikota Evaluasi Jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon, Pengawas Tirta Giri Nata Kota Cirebon.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi II DPRD dengan jajaran Direksi PAM Tirta Giri Nata, Polres Cirebon Kota, Paguyuban Masyarakat Cirebon, LBH Caruban Nagari, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cirebon di Griya Sawala.
Rapat kerja (Raker) tersebut membahas tindaklanjut dan evaluasi kinerja PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon, termasuk kasus penggelapan keuangan yang melibatkan salah satu oknum pegawai.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah S.Sos M.AP mengatakan, melalui rapat kerja tersebut mendapat beberapa informasi terbaru, baik dari sisi Polres Cirebon Kota maupun dari direksi PAM Tirta Giri Nata.
Baca Juga: Tinjau SDN Margahayu IX, Wali Kota Bekasi Batalkan Rencana Merger Sekolah dan Segera Direnovasi
“Setidaknya kami mendapatkan informasi terbaru, terutama masalah keuangan yang melibatkan salah satu karyawan PAM Tirta Giri Nata,” tuturnya.
Dua Informasi tersebut, menurut pria yang akrab disapa Andru itu mengatakan, pekan ini ada penetapan atau kepastikan status hukum bagi karyawan tersebut.
Sedangkan dari PAM Tirta Giri Nata sudah menyiapkan sanksi sesuai dengan status hukum yang dikeluarkan Polres Cirebon Kota.
“Jika sudah ada kepastian hukum, kami mendorong PAM Tirta Giri Nata segera menindaklanjuti, paling tidak 1×24 jam. Hal itu untuk memberikan penegasan terhadap publik yang terus mempertanyakan,” paparnya.
Selain itu, Andru juga menyoroti absennya jajaran direksi PAM Tirta Giri Nata dan Inspektorat dalam rapat yang membahas permasalahan serius tersebut. Padahal, menurutnya, mereka memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan.
Lebih lanjut, kata Andru, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas PAM Tirta Giri Nata.
Baca Juga: BMKG Gelar Upacara Puncak Peringatan HMKG ke 78
DPRD juga mempertimbangkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mendalami permasalahan ini secara lebih menyeluruh.
