SATUARAH.CO - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi merotasi dan mengangkat sejumlah pejabat eselon II setingkat kepada dinas, kepala biro, staf ahli Gubernur.
Total ada 15 PNS dalam jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang menempati posisi baru. Pelantikan dan pengangkatan jabatan dilakukan di Karawang International Industrial City (KIIC), Kamis (27/3/2025).
Menurut Gubernur, rotasi PNS di pemerintahan suatu keniscayaan dan selalu ada hikmah dan manfaat yang menyertainya. PNS telah disumpah bersedia ditempatkan dan bertugas di mana pun kapan pun. Integritas, loyalitas kepada pimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat perlu dikedepankan.
"Kerja dengan saya tentu capek, banyak gagasan tiba-tiba dan harus diwujudkan. Tetapi yakinlah bahwa selalu ada solusi," ujar Dedi Mulyadi.
Baca Juga: 27 Kabupaten dan Kota se Jabar Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme
Gubernur mengapresiasi kinerja dan kontribusi para pejabat yang dirotasi selama bertugas di jabatan lama.
"Saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja, kita semua bekerja untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat," katanya.
Sejumlah pejabat eselon II yang bergeser posisi antara lain Mas Adi Komar dari Kepala Biro Administrasi Pimpinan, kini Kepala Diskominfo. Adapun posisi Kepala Biro Adpim kini diamanahkan kepada Akhmad Taufiqurrachman.
Baca Juga: Kesan Jurnalis Belanda Lihat Prabowo di Pertandingan Indonesia vs Bahrain: Fantastis!
Kemudian Ika Mardiah yang sebelumnya menduduki kursi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, kini mendapat posisi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Wahyu Mijaya semula Kepala Dinas Pendidikan kini berposisi Kepala Bekesbangpol.
Pendidikan Bela Negara bagi ASN
Di sela pelantikan dan pengangkatan sejumlah pejabat, Gubernur Dedi Mulyadi mencetuskan pendidikan bela negara bagi ASN Pemda Provinsi Jabar. Bela negara bagi ASN akan dilakukan Juni 2025.
"Saya sudah minta ke Pak Sekda (Herman Suryatman) di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi," kata Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Menko Yusril Bahas Perjanjian Hukum dengan Prancis dan Upaya Pembatalan Penyitaan Aset Indonesia
