SATUARAH - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi memastikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor)
pengadaan alat berat Buldozer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp. 8,4 miliar terus dikebut.
Hal itu dikatakan Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Bekasi Barkah Dwi Hatmoko, Jumat (12/3/21). Dia mengatakan, pihaknya sudah memeriksa semua pihak terkait pengadaan alat berat tersebut.
"Untuk dugaan korupsi buldoser saat ini terus berjalan, penyedia dan pengguna sudah diperiksa," tegasnya kepada wartawan.
Ditambahkan, saat ini tim penyelidik Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi tengah menghimpun keterangan saksi-saksi di tahap penyelidikan, yang pengertiannya adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan.
"Intinya sudah kami tanggapi dan pasti kami akan diselesaikan perkara tersebut," bebernya.
Pihaknya berharap kepada seluruh elemen masyarakat, Ormas dan LSM agar bersabar dalam menunggu prosesnya. Sebab pihaknya akan transparan, sehingga publik bisa mengetahui progres perkaranya.
Diketahui, dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi perlu ke hati-hatian agar tidak menciptakan kegaduhan.
