SATUARAH.CO - Presiden Joko Widodo menyebut anggaran pemilu 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp
33,8 triliun.
Besarnya anggaran pesta demokrasi lima tahunan itu disorot sekelompok petani di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
Mereka tidak terima dengan sikap pemerintah yang seolah lebih sigap membiayai pemilu ketimbang membantu nasib petani.
Baca Juga: Namanya Dicatut, Sekda Kota Bekasi Angkat Bicara
“Saat harga wortel dan tomat anjlok negara kemana? Itu sampai dibagi-bagi ke orang, dibuang-dibuang saking kesalnya,” kata perwakilan petani Suroto (46), Minggu (17/4/22).
Menurutnya, para petani merugi hingga jutaan rupiah karena harga wortel dan tomat beberapa waktu lalu hanya Rp 1.000 per kilogram. Padahal, lanjutnya, dalam kondisi normal harga wortel berada di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per kioogram dan harga tomat Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.
“Keadaan begini terus terang kami sangat berharap bantuan, kami ndak mikir apa itu pemilu,” tuturnya.
Baca Juga: Sasar 1085 Orang, Polda Metro Jaya Gelar Akselerasi Percepatan Vaksin di Pasar Tanah Abang
Dia mengatakan, umumnya para petani di sekitar lebih memikirkan kebutuhan pokok sehari-hari dari pada pemilu. Mereka juga tidak peduli kapan pemilu dilaksanakan.
Hanya saja, sambungnya, saat mendengar anggaran pemilu capai ratusan triliun pihaknya merasa terpanggil guna menuntut kepekaan pemerintah.
“Rakyat sedang susah kok (uang negara) malah dihamburkan buat pemilu,” tegas Suroto.
Baca Juga: Pilpres 2024, Petani Nganjuk Deklarasi Dukung Erick Thohir
Senada diutarakan Ratimah (39). Dalam penilaiannya, saat ini pemilu bukanlah kebutuhan mendesak yang perlu dikedepankan oleh pemerintah. Sebaliknya, justru pemulihan ekonomi serta pengendalian harga pangan dan BBM yang mesti dijadikan perhatian utama.
“Kesannya tega gitu lho, hasil panen dibiarin murah giliran pemilu dibuat mahal,” ujarnya.