SATUARAH.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit ditutup saja.
Sebab meski banyak mendapat dukungan modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), perusahaan pelat merah yang sakit itu tetap sulit ‘sembuh’ dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan, dilansir telusur, Selasa (19/10/2021).
Baca Juga;Polrestro Bekasi Kota Ringkus VLL Penghina Suku Betawi di Slawi Jateng
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat.
Puan menyoroti banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN, tapi tak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.
“Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” bebernya.
Puan mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
Namun jika tujuan tersebut tak dapat tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia.
Baca Juga; Diguyur Hujan Petani Sayur di Babelan Malah Gerah, Mereka Bilang Begini
“PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk,” tegas Puan.
Buruknya tata kelola perusahaan satunya diduga karena ada banyak ‘permainan’ di tubuh BUMN itu sendiri.
Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga seakar-akarnya.
“Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaraya ada pada sektor industri gula dalam negeri. Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” sebut mantan Menko PMK itu.