Wajudkan Pendidikan Bermutu, Jabar Bentuk Dewan Pengawas Pesantren

BACA JUGA; Guru Pemerkosa 12 Santriwati Dihukum Berat, HNW: Ini Kejahatan Terkutuk

"Minggu depan insya Allah halaqah, mengundang kiai, ulama, termasuk Biro Kesra se-kabupaten/kota, dan MUI serta ormas Islam dan Kemenag itu sendiri sebagai kepanjangan pemerintah pusat di bidang keagamaan," imbuhnya.

Namun, kata Uu, yang terpenting, terbangun komunikasi antara pemerintah dengan pihak pesantren. Sehingga keduanya dapat saling memberi masukan.

Apalagi diketahui di Jawa Barat terdapat tak kurang dari 12 ribu pondok pesantren. Maka DPP atau majlis Masyayikh dibutuhkan agar kenjadi wadah bagi para kiai atau pengrus pondok pesantren guna merumuskan standar kerangka sebagai acuan bagi pesantren-pesantren dalam proses belajar-mengajar.

Pertama, kata dia, kalau seseorang ingin mendirikan pesantren, harus ada rekomendasi dari ormas Islam, termasuk di dalamnya adalah MUI atau kiai setempat, apakah dia itu layak untuk diberikan dorongan dan dukungan untuk membuat pondok pesantren atau bagaimana.

BACA JUGA; Politikus PAN Benarkan Ucapan Ketua KPK

"Termasuk ormas Islam dan kiai mengetes apakah dia bisa ngaji atau dia, bisa baca kitab gundul, tafsir, hadist, nahwu sharaf, balaghah. Jangan sampai dia tidak paham ilmu agama, tidak paham ngaji mendirikan pesantren, atau judulnya pesantren dalamnya bukan pesantren, maka harus ada rekomendasi," katanya.

Tak kalah penting, kata Uu, soal sarana pendukung agar pesantren ramah santri. "Pesantren itu sarana prasarananya, layak tidak untuk santri, layak tidak untuk anak didik," katanya.

Jangan sampai, kata dia, mengatasnamakan pesantren, tapi sarana dan prasarananya tidak layak untuk proses belajar-mengajar. "Secara kepatutan jangan sampai anaknya banyak siswanya, tapi sarananya tidak mendukung, istilahnya layak santri," katanya. √