SATUARAH.CO - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggelar forum diskusi bertemakan "Menyikapi Pengelolaan Sistem Pendidikan di Kota Bekasi" Jum'at (19/7/2024) di Aula Gedung Biru PWI Bekasi Raya, Jalan Marga AJaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
"Tujuan forum ini untuk mendapatkan jawaban atas kegelisahan orangtua murid setiap menjelang tahun ajaran baru dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online yang selalu kisruh," kata Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin.
PWI Bekasi Raya mengundang para narasumber yang berkompeten di bidang pendidikan, bidang hukum dan pemerhati khusus pendidikan, dan sangat disayangkan Pj Wali Kota Bekasi atau dinas terkait tidak hadir.
PWI Bekasi Raya mengundang Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhammad sebagai narasumber utama, juga narasumber Dr. Anggreany Haryani Putri., S.H., M.H selaku Akademisi/Dosen di Universitas Bhayangkara, narasumber Jeffry Ruby Tampubolon., S.H (Praktisi Hukum) dan Pengamat Pendidikan Teungku Imam Kobul dari LSM Sapulidi.
Dr Anggreany menyatakan, terjadi down grade pendidikan pada sekolah-sekolah unggulan negeri saat sistem zonasi dilaksanakan. Dikatakan, sistem NEM (Nilai Evaluasi Murni) yang pernah dilakukan sebelumnya juga harus mengikuti perkembangan jaman.
"Saya melihatnya seperti itu dan sistem sekarang harus disempurnakan, agar kualitas sekolah unggulan harusnya makin naik gradenya dengan menyaring siswa masuk melalui sistem zonasi. Juga, disertai dengan kriteria-kriteria lain seperti ketrampilan atau juga diterapkan nilai standarisasi," ujarnya. .
"Jadi enggak juga ujug-ujug karena dekat sekolah jadi langsung diterima khususnya untuk sekolah-sekolah unggulan tersebut," papar Dr Anggreany yang merupakan dosen universitas swasta.
Baca Juga: Santuni Anak Yatim dan Dhuafa, PAC Pemuda Pancasila Tambun Utara Lantik 8 Pengurus Ranting
Sementara, Jeffry Ruby Tampubolon S.H sebagai praktisi hukum, menyatakan, diduga pemicu kisruh tahunan PPDB Online Kota Bekasi dikarenakan ada oknum yang mencari keuntungan pribadi terhadap sistem yang belum sempurna.
"Dugaan ini karena seringnya ada aduan masyarakat, terkait polemik PPDB tidak transparan dan waktu sosialisasi yang sempit. Sehingga masyarakat terpaksa menerima keterangan sepihak dari sekolah tujuan," tuturnya.
Jeffry menambahkan, masih terdengar praktek calo yang memasang tarif tertentu untuk masuk ke sekolah negeri khususnya SMP dan SMA.
"Saya pernah mensomasi beberapa sekolah negeri dan dalam forum ini juga, saya juga mau mengumumkan bahwa saya siap membantu bila memang ada data-data aduan disertai pembandingnya lengkap, saya somasi pihak sekolah bila ditemukan kecurangan PPDB Kota Bekasi," tegas Jeffry.
Baca Juga: Satgas SIRI Amankan Terpidana Firman Ageng Pamenang Buron DPO Perkara Penipuan
