SATUARAH.CO - Ketua DPRD Kota Bekasi, Syaifuddaulah memastikan akan melakukan pengawasan terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP.
Menurut dia, meski saat ini anggota DPRD Kota Bekasi menjelang masa akhir jabatan, namun fungsi pengawasan tetap berjalan, terutama pengawasan dalam pelaksanaan PPDB.
Apalagi, kata Syaifuddaulah, pada saat pelaksanaan PPDB, anggota dewan belum habis masa jabatannya. Sebab, lanjut dia, anggota dewan terpilih baru akan dilantik pada 26 Agustus 2024, sementara PPDB dimulai pada 20 Juni hingga 7 Juli 2024.
Baca Juga: PPDB JABAR 2024, Pemprov Bakal Anulir Kelulusan jika Ada yang Curang
"Kita di DPRD tentu akan melakukan pengawasan terhadap proses PPDB Kota Bekasi. Ini karena PPDB lebih dulu dimulai sebelum ada pergantian anggota dewan baru," kata Saifudaulah.
Ia menjelaskan, fokus DPRD dalam PPDB yaitu berkaitan dengan jumlah rombongan belajar (rombel) agar jangan sampai membludak. Hal ini mengacu pada pelaksanaan PPDB tahun lalu.
Baca Juga: Juni 2024, Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Terus Meningkat Hingga 73,1 Persen
Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi selain menjalankan pengawasan, juga siap menampung keluhan atau aduan. Baik dari mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya, agar PPDB berjalan dengan baik.
"Kita akan bersama-sama dengan masyarakat mengawasi PPDB. Kami siap menerima aduan yang masuk dari masyarakat. Kita tidak mau kejadian PPDB tahun lalu berulang terjadi overload," tegasnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Usul Layanan Keimigrasian Ditambah di Kawasan Pusat Perbelanjaan
Ketua DPRD Kota Bekasi ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan anaknya bersekolah di sekolah negeri. Terutama, bagi mereka yang mampu secara keuangan.
Jika memang anak tersebut tidak lolos ke sekolah negeri lewat PPDB, maka bersekolah di sekolah swasta tidak jadi soal. Sebab, banyak juga sekolah swasta berkualitas di Kota Bekasi.
"Saya kira tidak masalah bersekolah di sekolah swasta. Khususnya bagi orangtua yang memang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta," kata Saifudaullah mengakhiri perbincangan. √
