SATUARAH.CO - Tokoh pemuda mengkritik wacana yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP) yang menginginkan Polri kembali di bawah TNI maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ini buntut, dugaan kecurangan yang melibatkan Kepolisian dalam penyelenggaraan sejumlah Pilkada 2024, yang dituduhkan PDIP.
Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) Wiryawan, Polri harus terus berdiri sendiri demi menjaga independensi. Utamanya dalam menjalankan tugas menegakkan hukum.
Baca Juga: Prabowo: Dalam Kabinet Kita Tidak Ada Tanggal Merah, Kerja Setiap Saat
"Polri adalah lembaga negara yang tidak harus berada di bawah naungan kementerian/lembaga mana pun," kata Wiryawan, kepada wartawan, Sabtu (30/11/24).
"Polri harus tetap berdiri sendiri, mengingat peran Polri dalam upaya penegakan hukum, mengayomi dan melindungi masyarakat harus independen tanpa tekanan dari mana pun," imbuhnya.
Baca Juga: Menko Yusril Perintahkan Agar Imigrasi Segera Selesaikan Hambatan-Hambatan di Bidang Investasi
Bahkan, kata Wiryawan, Polri seharusnya langsung berada di bawah Presiden RI. Sebab, fungsi penegakan hukum yang dijalankan Polri, harus benar-benar diketahui oleh Presiden secara langsung.
"Karena fungsi penegakan hukum harus benar-benar diketahui oleh Presiden tanpa perantara lagi," ungkap Wiryawan.
Baca Juga: BMKG Gelar Upacara HUT KORPRI ke 53
Bukan cuma Polri, lanjut Wiryawan, TNI juga harus berada di bawah Presiden langsung. Ini juga terkait alasan yang sama. "BIN dan Kejaksaan Agung juga," tandasnya.
Menurut Wiryawan, kinerja Polri sejauh ini sangat baik. Apalagi dalam Pilkada Serentak 2024, kontribusi positif Kepolisian begitu besar. Sehingga, kata dia, tudingan dan tuntutan PDIP tersebut dinilainya tak berdasar.
"Kita melihat peran Polri dalam pengamanan Pilkada Serentak sangat luar biasa yang bekerja sama dengan TNI. Sehingga Pilkada dapat berjalan dengan aman dan damai," tandas Wiryawan. √