SATU ARAH - Masyarakat Kabupaten Bekasi harus tahu dan mengerti mekanisme pelayanan konsulidasi data administrasi Kependudukan mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang harus diaktivasi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) adalah kewenangan Pemerintah Pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal itu dikatakan Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Bambang Budi Hardjo. Menurut Bambang, banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang lamanya pelayanan konsolidasi administrasi di Disdukcapil, sehingga masyarakat langsung menyalahkan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi.
Padahal kata dia, Disdukcapil hanya punya kapasitas melaporkannya saja kepada Kemendagri.
"Layanan konsolidasi aktivasi KTP dan KK itu kewenangan pusat. Kita (Disdukcapil) hanya melaporkannya saja," ujarnya kepada satuarah.co, Senin (16/11/2020).
Ditambahkan, layanan konsolidasi KTP dan KK Disdukcapil saat ini memang masih menemui kendala yang secara umum adalah jaringan.
"Saat ini sedang dilakukan upaya pembenahan gangguan macam-macam, namanya juga dunia maya sulit untuk diprediksi," kilahnya.
Bambang mengakui, kondisi pandemik saat ini memang pihaknya sedang mengurangi pelayanan tatap muka hal itu dilakukan untuk melawan penyebaran Covid- 19.
Dia berujar, masyarakat bisa melalui aplikasi whatsapp 08118005373 dan bisa juga via halaman web Disdukcapil Kabupaten Bekasi.
"Saat ini pelayanan online konsolidasi ada via watsapp dan Web," imbuhnya.
Masih kata dia, ditahun 2021 semua pelayanan akan dialihkan oleh pusat sehingga kata dia layanan call center online langsung ke Kemendagri.
"Nanti di tahun 2021 pelayanan Aminduk langsung ke call center Kemendagri," tukasnya.
