SATU ARAH - Proyek pembangunan Toliet milik Dinas Cipta Karya Dan Penataan Ruang (DCKPR) Kabupaten Bekasi kini viral baik di media sosial, cetak maupun televisi, lantaran bangunan berjumlah 488 titik dengan jumlah mencapai Rp 98 miliar melalui APBD perubahan 2020 yang tersebar di seluruh Sekolah Dasar (SDN) itu menyedot anggaran rata-rata sebesar Rp 190 juta per titik, sehingga terus menuai kritik dari berbagai pihak.
Hal itu berbanding terbalik dengan proyek pembangunan toilet milik melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKKP) Kabupaten Bekasi dengan anggaran yang sama yaitu rata-rata Rp 190 juta-an, namun, dengan jumlah bangunan yang jauh lebih banyak.
Kepala DPRKKP Edi Supriyadi mengatakan, pihaknya juga mempunyai program pembangunan toilet di setiap perumahan warga, namun dengan anggaran yang sangat kecil.
"Kalau di DPRKKP anggaran Rp. 190 juta itu jumlahnya 10 titik toilet dan dibangun di setiap rumah-rumah warga yang membutuhkan," ujarnya kepada satuarah. co, Selasa (15/12/20).
Edi berkata, perbedaan dengan proyek pembangunan DCKPR dengan DPRKKP dalam segi anggaran, sebab kalau DPRKKP jika membangun toilet anggarannya berkisar Rp 60 jutaan.
"MCK atau toilet DPRKKP berbeda dengan DCKPR," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, terkait pembangunan WC Rp 198,5 juta itu bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi bersih dan sehat.