Reporter: Sarman Faisal

SATU ARAH - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi agar bertindak tegas kepada para oknum Kepala Desa yang masih berani bermain-main melakukan penyelewengan Dana Desa.

Menurut Aria, hal itu perlu dilakukan agar menjadi perhatian dan efek jera bagi para oknum Kepala Desa lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Siapapun yang bermain-main anggaran, apalagi Dana Desa harus ditindak tegas oleh Kejaksaan," imbuhnya kepada satuarah.co, Selasa (7/7/2020).

Ditambahkan, terkait diperiksanya Kepala Desa Sukamurni oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, pihaknya sudah mengetahuinya dan menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada pihak Kejaksaan.

"Iya, saya sudah tahu soal pemanggilan Kepala Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya oleh pihak Kejaksaan," ungkapnya.

Ke depan lanjut Aria, pihaknya melalui Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi akan meminta dinas terkait mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) dan Inspektorat agar lebih tegas dalam pembinaan dan harus teliti dalam menerima laporan-laporan realiasasi Dana Desa.

"Untuk pengawasan ada di DPMD. Kami melalui Komisi I segera meminta dinas terkait agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan Dana Desa," tandasnya.

Pihaknya menghimbau kepala seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bekasi agar lebih hati-hati lagi dalam mengelola Dana desa dan aset-asetnya, apalagi untuk kepentingan pribadi.

Sehingga, sambung dia, Dana Desa yang dikucurkan miliaran rupiah di setiap tahunnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya mengimbau agar Kepala Desa lebih berhati-hati menggunakan Dana Desa dan pesan untuk Kejaksaan harus tegas kepada para oknum Kades yang main-main dengan uang rakyat," tegasnya.