SATUARAH.CO - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH melayangkan protes keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Pihaknya menolak hadir dalam acara Konsultasi Publik Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi, Selasa (26/8/25).
Dirinya menilai, undangan yang dikirimkan Pemkot Bekasi dilakukan secara asal-asalan dan tidak menghargai profesi wartawan.
Undangan resmi yang seharusnya dikirim secara fisik justru tak pernah diterima PWI Bekasi Raya.
Baca Juga: PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Gelar Program 'Pelita' untuk Ibu Hamil
Bahkan, undangan baru dikirim melalui aplikasi WhatsApp oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih kepada Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael LL Lengkong, hanya tiga jam sebelum acara dimulai.
Belakangan terungkap, distribusi undangan ternyata merupakan kewenangan Bappelitbangda Kota Bekasi.
Fakta ini semakin menegaskan buruknya koordinasi antar-OPD di tubuh Pemkot.
“PWI Bekasi Raya memang tercantum di undangan resmi Pemkot Bekasi pada urutan ke-89. Tapi undangan fisiknya tidak pernah sampai ke PWI maupun ke saya. Baru pagi ini dikirim lewat WhatsApp ke sekretaris saya, itu pun hanya tiga jam sebelum acara. Cara seperti ini jelas melecehkan organisasi pers,” tegas Ade Muksin.
Menurut Ade, tata cara penyampaian undangan yang amburadul ini mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan.
Bahkan Ade Muksin menilai Pemkot Bekasi tidak memiliki keseriusan menjalin hubungan kemitraan dengan pers.
“Wartawan bukan pelengkap acara seremonial. Kami adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik. Kalau undangan saja dilakukan sebatas formalitas tanpa etika komunikasi kelembagaan, berarti pemerintah tidak menghormati peran pers,” tegasnya.
Baca Juga: Terkait Judi Online, Siber Bareskrim Polri Kembali Bekukan dan Sita Dana Rp 154 M
